Samarinda, Klausa.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, memanfaatkan kunjungan Tim Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR RI untuk menyampaikan sejumlah aspirasi masyarakat Kaltim. Pertemuan itu berlangsung di Pendopo Odah Etam, Samarinda, dengan Ketua Tim Prolegnas dari Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn) Sturman Panjaitan, sebagai pemimpin delegasi.
Dalam pertemuan tersebut, Akmal menyoroti isu regulasi haji dan umrah, hingga kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran, sebagaimana ditegaskan Presiden RI Prabowo Subianto, memerlukan pengawalan lebih ketat di tingkat legislatif.
“Maka, DPR RI perlu memperjelas bagaimana efisiensi itu diterapkan pada ASN. Itu harus dipertegas,” ujar Akmal.
Tak hanya itu, Akmal juga mengkritisi kebijakan pusat yang menggunakan indeks kinerja sebagai dasar alokasi anggaran. Menurutnya, pendekatan ini kurang relevan dengan kondisi daerah yang lebih membutuhkan ukuran konkret.
“Kami harus mempertanggungjawabkan langsung kepada masyarakat. Yang mestinya diukur adalah berapa jalan yang sudah dibangun, sambungan listrik yang diselesaikan, atau rumah layak huni yang tersedia,” tegasnya.
Ia menyebutkan persoalan jalan negara di Kabupaten Paser yang kerap digunakan kendaraan tambang sebagai contoh ketimpangan kewenangan antara pusat dan daerah.
“Pemerintah daerah tidak bisa menangani karena itu jalan negara. Namun, pusat juga tidak mau tahu. Ini yang menjadi aspirasi kami,” keluhnya.
Di akhir pertemuan, Akmal meminta kejelasan terkait tenggat waktu penyampaian dokumen kebijakan. Ia juga berharap adanya ruang diskusi yang lebih intens dengan masyarakat di daerah.
“Kami ini eksekutor kebijakan pusat, tapi sering kali tidak diberi kesempatan untuk menyuarakan masukan daerah,” tutupnya.
Pernyataan Akmal menggambarkan kompleksitas hubungan pusat-daerah dalam pengelolaan kebijakan. Di satu sisi, efisiensi anggaran menjadi keharusan, tetapi di sisi lain, pengambilan keputusan yang sentralistik kerap kali mengabaikan konteks lokal. (Wan/Fch/Klausa)
