Samarinda, Klausa.co – Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) 2024 memasuki babak baru yang penuh tensi. Pasangan calon Isran Noor dan Hadi Mulyadi resmi membawa sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (11/12/2024). Tuduhan serius dilayangkan, yakni praktik politik uang yang disebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif dianggap telah mencederai integritas pemilihan.
“Kami menggugat karena ada indikasi kuat politik uang yang dilakukan secara sistematis,” ujar Hadi Mulyadi saat dihubungi pada Sabtu (14/12/2024).
Langkah hukum ini, menurutnya, adalah bentuk komitmen pasangan tersebut untuk menjaga proses demokrasi yang bersih dan adil.
Gugatan bernomor registrasi 265/PAN.MK/e-AP3/12/2024 itu diwakili oleh tim hukum yang dipimpin Jaenal M, Raden Violla Reininda Hafidz, serta Refly Harun. Dalam permohonannya, Isran-Hadi menuding pelanggaran berat tersebut memengaruhi hasil akhir yang memenangkan pasangan Rudy Mas’ud dan Seno Aji.
KPU Kaltim sebelumnya telah menyelesaikan pleno rekapitulasi suara di Harris Hotel Samarinda pada 8-9 Desember 2024. Hasilnya, pasangan Rudy-Seno unggul dengan 996.399 suara, meninggalkan Isran-Hadi di angka 793.793 suara. Selisih 202.606 suara ini seolah memastikan kemenangan Rudy-Seno. Namun, Isran-Hadi memilih untuk tidak tinggal diam.
“Kami tidak menggugat untuk meminta pemungutan atau perhitungan ulang. Ini soal prinsip, integritas pemilu harus ditegakkan,” tegas Hadi.
Narasi dugaan politik uang mengemuka, menjadi topik panas di berbagai media sosial dan forum diskusi. Isran-Hadi menyebut, praktik ini bukan sekadar insiden kecil, melainkan pola pelanggaran yang dirancang untuk memengaruhi hasil pemilu.
KPU Kaltim, sebagai pihak termohon, kini menjadi pusat perhatian dalam gugatan ini. Sementara itu, publik menanti apakah MK akan menemukan cukup bukti untuk menguatkan tuduhan politik uang yang diajukan Isran-Hadi.
Meski langkah ini dianggap berani, sejumlah pengamat politik memandang peluang gugatan tersebut cukup berat, mengingat selisih suara yang signifikan. Politik uang memang isu serius, tetapi pembuktian di Mahkamah Konstitusi membutuhkan data yang sangat kuat dan terukur.
Langkah Isran-Hadi tak pelak menambah drama dalam Pilgub Kaltim 2024. Meski suara telah dihitung, sengketa ini menandakan bahwa pemilu belum benar-benar usai. Keputusan MK nanti tak hanya akan menentukan pemenang, tetapi juga menciptakan preseden penting bagi politik di Kaltim. (Yah/Fch/Klausa)
