Kutim, Klausa.co – Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur (Sekda Kutim), Rizali Hadi, akhirnya angkat bicara soal polemik yang belakangan mencuat di tengah masyarakat mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rizali dengan tegas membantah isu hilangnya anggaran, sembari menjelaskan bahwa fokus utama adalah penyusunan program yang telah melalui proses panjang.
“APBD itu tidak hilang. Yang kita bicarakan adalah program-program yang diprioritaskan, bukan soal anggaran yang lenyap atau semacamnya. Semua ini sudah melewati tahapan panjang hingga paripurna,” ujar Rizali dalam keterangannya kepada media baru-baru ini.
Rizali juga menegaskan, tidak ada pihak yang bisa serta-merta menghapus program-program yang telah dirancang dengan matang. Ia memaparkan bahwa program-program pembangunan daerah dirancang melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses anggota DPRD. Program-program itu kemudian masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Namun, tak semua usulan bisa diwujudkan karena keterbatasan anggaran.
“Dari Musrenbang dan reses, semua masuk ke RKPD. Tapi RKPD kita bisa mencapai puluhan triliun, sedangkan kemampuan APBD kita tidak sebesar itu. Jadi, ini soal menyusun prioritas,” jelas Rizali.
Ia mengakui bahwa tak terakomodasinya sebagian program dalam APBD adalah hal yang wajar dalam tata kelola keuangan daerah.
“Hal seperti ini biasa terjadi. Artinya, ada program yang belum bisa diakomodasi karena keterbatasan anggaran,” lanjutnya.
Meski demikian, Rizali memastikan bahwa program-program yang sudah disetujui akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Setiap SKPD memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan program sesuai target yang telah ditetapkan.
“Masing-masing SKPD punya tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan program yang telah masuk dalam APBD,” imbuhnya.
Rizali juga berharap masyarakat memahami kompleksitas pengelolaan APBD yang melibatkan banyak tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.
“Kami berharap masyarakat bisa memahami bahwa pengelolaan anggaran itu tidak sesederhana kelihatannya. Prosesnya panjang dan melibatkan berbagai pertimbangan,” tutupnya. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Kutim)
