Samarinda, Klausa.co – Pejabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, angkat suara terkait polemik pemotongan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Sebagai informasi, anggaran Beasiswa di tahun ini hanya Rp 200 miliar, dibanding tahun lalu sebesar Rp 504 miliar.
Akmal dengan tegas membantah dirinya terlibat dalam keputusan pemotongan anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa seluruh proses penetapan anggaran BKT sepenuhnya berada di tangan tim anggaran Kaltim, bukan pada dirinya.
“Bapak-ibu mungkin mendengar ada yang mengatakan saya memotong anggaran beasiswa. Saya tidak pernah campur tangan dalam urusan anggaran,” ungkap Akmal dalam sambutannya pada acara pelantikan M. Zainal Arifin, Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), di di Pendopo Odah Etam, Kegubernuran Kaltim, Kamis (19/9/2024).
Lebih lanjut, Akmal menjelaskan bahwa semua proses pembahasan anggaran Beasiswa Kaltim Tuntas dilakukan oleh tim anggaran yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan dibahas bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim.
“Kita punya tim anggaran, siapa ketuanya? Sekda. Di mana dibahas? Bersama Banggar di DPRD,” katanya.
Akmal juga menegaskan bahwa seorang Pj Gubernur tidak memiliki wewenang untuk memotong anggaran tersebut. Ia menyebut bahwa sering kali risiko dalam situasi seperti ini dibebankan pada penjabat sementara.
“Tidak mungkin Pj memotong anggaran BKT. Risiko seperti ini biasanya ditanggung oleh Pj. Pemimpin memang harus siap mengambil risiko,” ujarnya sambil mengingatkan Pj PPU yang baru akan tantangan serupa di masa mendatang.
Akmal juga mengakui bahwa menjadi seorang Pj tidaklah mudah karena ada banyak harapan dan tuntutan dari masyarakat. Apalagi, Pilkada Serentak 2024 semakin dekat, sehingga situasi menjadi lebih sensitif.
“Saat ini yang menjadi teman terbaik kita adalah aturan. Maka, mari kita ikuti aturan yang ada,” pungkasnya. (Wan/Fch/Klausa)
