Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim), terus berupaya mempercepat penanganan kemiskinan. Dalam langkah terbaru, Karo Administrasi Pembangunan (Adbang) Setdaprov Kaltim, Irhamsyah, mengungkapkan bahwa saat ini mereka sedang memfasilitasi percepatan penanganan kemiskinan melalui kolaborasi lintas sektor.
Menurut data, tingkat kemiskinan di Kaltim pada tahun 2024 tercatat sekitar 5,78 persen, menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 6,11 persen dengan jumlah sekitar 221.340 orang. Penurunan ini menjadi salah satu indikator positif dari upaya yang dilakukan Pemprov Kaltim.
“Kami mengintegrasikan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan, termasuk program rumah layak huni dan bantuan modal usaha,” kata Irhamsyah saat diwawancarai pada Jumat (23/8/2024).
Irhamsyah menjelaskan, meskipun pembangunan rumah layak huni telah selesai dan diserahkan kepada masyarakat, banyak dari mereka yang masih terjebak dalam kemiskinan karena kekurangan kepastian finansial. Oleh karena itu, Pemprov Kaltim berupaya mendukung mereka dengan pemberian modal usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masing-masing individu.
Program rumah layak huni didanai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Kaltim dan melibatkan bantuan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai mitra pembangunan. Sementara itu, Pemprov Kaltim berperan dalam menyediakan bantuan modal usaha.
Penerima manfaat modal usaha adalah mereka yang telah mendapatkan rumah layak huni. Selain itu, mereka akan mendapatkan pelatihan dan edukasi sesuai dengan minat dan keahlian mereka, seperti pengolahan pangan, kerajinan rotan, dan keterampilan lainnya yang dapat meningkatkan peluang usaha.
Langkah ini melibatkan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop), Dinas Sosial (Dinsos), serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
“Dengan berbagai inisiatif ini, kami berharap dapat menciptakan kemandirian ekonomi bagi masyarakat miskin, sehingga mereka dapat keluar dari belenggu kemiskinan,” tambah Irhamsyah. (Wan/Fch/Klausa)
