Samarinda, Klausa.co – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri, kini menjadi sorotan publik setelah diduga terlibat kasus pemerasan dan gratifikasi. Skandal ini tak hanya mencoreng nama baik KPK, tetapi juga menggoyahkan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah tersebut.
Dalam sebuah workshop jurnalistik di Samarinda pada Kamis (27/7/2024), Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, menegaskan bahwa KPK tidak akan mentolerir segala bentuk penyimpangan.
“Zero tolerance,” tegasnya.
Kasus yang menimpa Firli Bahuri menjadi pemicu bagi KPK untuk memperketat pengawasan internal.
“Di KPK, etika itu nomor satu,” ujar Ali.
Ia menjelaskan bahwa KPK telah menerapkan standar etika yang jauh lebih tinggi dibandingkan lembaga negara lainnya. Setiap tindakan pegawai KPK, mulai dari level terendah hingga pimpinan, diawasi secara ketat.
Namun, KPK tidak hanya fokus pada penindakan. Institusi ini juga gencar melakukan pencegahan dan pendidikan antikorupsi. Setiap operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan, selalu diikuti dengan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki sistem yang bermasalah.
“Misalnya, kalau ada OTT terkait proyek, kita akan cari tahu di mana celahnya, lalu kita perbaiki,” jelas Ali.
Pendidikan antikorupsi pun terus digalakkan, baik di internal KPK maupun di masyarakat luas. Mulai dari anak usia dini hingga calon pemimpin bangsa, semua diajak untuk memahami bahaya korupsi dan pentingnya integritas.
Selain itu, KPK juga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi. Aplikasi jaga.id, misalnya, memungkinkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi dan mengidentifikasi area-area rawan korupsi.
“Dengan data dari aplikasi ini, kita bisa lebih fokus dalam melakukan pengawasan,” kata Ali.
Ali mengajak para jurnalis untuk ikut berperan aktif dalam pemberantasan korupsi.
“Tulisan kalian sangat berpengaruh dalam membangun kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ia berharap, dengan kerja sama semua pihak, angka korupsi di Indonesia dapat terus ditekan. (Yah/Fch/Klausa)
