Jakarta, Klausa.co – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengejutkan publik dengan kenaikan suara yang signifikan dalam Pemilu 2024. Partai yang dikenal sebagai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini hampir mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen. Namun, Jokowi tidak mau berkomentar banyak tentang fenomena ini.
PSI, partai yang dipimpin oleh Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, berhasil meraih 2.404.302 suara atau 3,13 persen dari total suara nasional. Data ini diambil dari situs web pemilu2024.KPU.go.id pada pukul 15.00 WIB, Senin (4/3/2024). Angka ini menempatkan PSI di urutan sepuluh dari 18 partai nasional peserta pemilu.
Namun, ketika ditanya tentang prestasi PSI, Jokowi mengaku tidak tahu menahu. Ia mengatakan bahwa itu adalah urusan partai dan KPU.
“Itu urusan partai, tanyakan ke partai,” ucap Jokowi di Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Senin pagi.
“Tanyakan ke KPU,” tambahnya.
Jokowi tampak enggan menanggapi secara gamblang soal suara PSI yang mengalami lonjakan secara tinggi. Padahal, PSI adalah salah satu partai yang mendukung pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. PSI juga dikenal sebagai partai yang mengusung isu-isu kekinian, seperti antikorupsi, antirasisme, dan antikekerasan.
Lonjakan suara PSI ini tidak lepas dari kontroversi. Sejumlah pihak menilai bahwa ada kejanggalan dalam perolehan suara partai ini. Salah satunya adalah Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri. Ia mengatakan bahwa PSI adalah satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sangat tajam dalam kurun waktu dan rentang persentase suara masuk yang sama.
Menurut Gufron, suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam tujuh hari terakhir. Partai ini mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat itu.
“Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil, hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2024), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen,” ujar Gufron dalam keterangannya, Minggu (3/2/2024).
Gufron menduga bahwa ada penggelembungan suara yang terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan penghentian SIREKAP KPU. Ia meminta KPU untuk menjelaskan secara transparan dan akuntabel tentang proses penghitungan suara. Ia juga meminta masyarakat untuk tetap mengawasi dan mengkritisi hasil pemilu. (Mar/Mul/Klausa)
