Kukar, Klausa.co – Stunting atau gagal tumbuh pada anak menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar). Pemkab Kukar mengalokasikan dana sebesar Rp358 miliar untuk menurunkan angka kemiskinan dan stunting di daerah tersebut.
Hal ini diungkapkan oleh Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, saat kunjungan kerja ke Kecamatan Samboja pada Rabu (8/11/2023).
“Anggaran ini merupakan yang terbesar dalam sejarah Kukar. Kami berharap dengan anggaran ini, tidak ada lagi alasan untuk tidak menurunkan angka stunting dengan maksimal di tahun depan,” kata Rendi Solihin.
Menurutnya, penanganan stunting di Kukar sudah berjalan dengan baik. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa kasus stunting pada tahun 2022 turun 14 persen. Tahun ini, angkanya diharapkan turun lagi 1,09 persen. Target Pemkab Kukar adalah bebas stunting pada 2024 mendatang.
“Kami berhasil mengatasi stunting berkat kerja sama lintas sektor, mulai dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, hingga Dinas Pertanian Kukar. Kami juga melibatkan masyarakat dan tokoh agama dalam penanganan stunting,” ujarnya.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Kukar adalah membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebanyak 477 tim. Tim ini bertugas menyosialisasikan dan mendampingi masyarakat yang berisiko mengalami stunting.
Setiap tim terdiri dari tiga orang, yaitu bidan, kader PKK, dan kader KB. Mereka semua berstatus relawan dan memiliki surat keputusan dari pemerintah kelurahan atau desa.
Tugas TPK adalah mendampingi calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, dan keluarga yang memiliki balita. Mereka akan diberi arahan agar anak-anak mereka tidak mengalami stunting. Salah satu arahannya adalah mengonsumsi makanan bergizi.
“Kami berharap dengan adanya TPK ini, masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap masalah stunting. Stunting bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga soal kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang sehat dan cerdas adalah aset bagi bangsa dan negara,” tutup Rendi Solihin. (Mar/Mul/ADV/Diskominfo Kukar)
