Samarinda, Klausa.co – Kesetaraan gender diyakini dapat memperkuat kemampuan suatu negara untuk semakin berkembang. Bahkan, tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan akan membuat suatu negara dapat keluar dari kemiskinan serta membantu untuk menjalankan pemerintahan dengan efektif.
Wakil Ketua DPRD Samarinda Subandi setuju dengan penerapan kesetaraan gender yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Diharapkan, penerapannya kelak dapat meningkatkan berbagai pembangunan di Kota Tepian lebih baik lagi.
“Kesetaraan gender ini bagus sekali, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam membangun Samarinda di bidang apapun, termasuk berpolitik,” ungkapnya, Selasa (14/3/2023).
Artinya, mengupayakan kesetaraan gender adalah strategi penting dalam pembangunan untuk memberdayakan masyarakat. Baik laki-laki maupun perempuan. Pastinya, semua pihak punya perannya masing-masing dalam pembangunan.
“Jangan sampai ada batasan-batasan yang merugikan gender, dalam hal ini perempuan. Jadi saran yang sudah kita sampaikan atas persoalan ini, harus masif,” jelasnya, usai menghadiri dan menjadi pembicara dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Samarinda tahun 2023.
Maka itu, ia menyarankan agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat membuka diskusi, ruang-ruang maupun berbagai kegiatan yang melibatkan persoalan kesetaraan gender ini.
“Saya minta pemerintah membuka ruang yang seluas-luasnya, bisa melalui lurah ataupun camat di wilayahnya masing-masing. Jika perlu sampai ke tingkat RT,” pintanya saat ditemui di Ballroom Hotel Mercure jalan Mulawarman, Kota Samarinda
Menurutnya, pemahaman kesetaraan gender ini harus diberikan dan disosialisasikan pada seluruh wanita di Kota Samarinda. Semua pihak harus mengerti pentingnya kesetaraan gender. “Intinya, perempuan Samarinda harus bangkit. Dalam artian, mereka harus bisa turut andil pembangunan di Kota Tepian,” tegasnya.
Oleh karenanya, pemerintah perlu menggelar pendidikan, khususnya politik. Sebab selama ini menurut pandangan Subandi, politik hanya menjadi pemenuhan kewajiban atau salah satu syarat pen-caleg-kan.
“Kan hal ini berdasarkan undang-undang yang berlaku, syarat pen-caleg-kan 30 persennya diisi perempuan. Memang sudah terpenuhi namun terkadang partai politik menempatkan wanita-wanita itu hanya sekedar memenuhi syarat kuota saja. Ini yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
“Karena saya lihat di dunia ini lebih banyak wanita daripada laki-laki. Begitupun di Kota Samarinda. Jadi suara perempuan ini harus benar-benar kita akomodasi dengan cara seperti tadi, yaitu adanya peningkatan SDM salah satunya,” sambungnya. (Apr/Fch/Adv/DPRD Samarinda)
