Samarinda, Klausa.co – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur (Kaltim) 2023 telah diketuk sebesar Rp 17,2 triliun. Angka tersebut telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) dan Pemprov Kaltim pada Senin (14/11/2022) lalu melalui Rapat Paripurna ke-50 di DPRD Kaltim. Anggaran tersebut menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.
Dengan angka tersebut, maka belanja daerah guna pembangunan Bumi Etam akan lebih banyak tahun depan. Tinggal bagaimana organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Kaltim bisa memaksimalkan program untuk penyerapan anggaran.
Banyaknya anggaran yang akan digelontorkan tahun depan diprediksi akan menjadi pekerjaan rumah baru bagi Pemprov Kaltim. Terlebih, realisasi penyerapan anggaran APBD 2022 belum maksimal.
Dalam Rapat Pimpinan Evaluasi Realisasi APBD Provinsi Kaltim dan Kinerja Pelaksanaan Pembangunan Daerah Pemprov Kaltim Tahun 2022 yang digelar Senin (28/11/2022), Kepala Biro Administrasi Pembangunan (Adbang) Setprov Kaltim Irhamsyah melaporkan, hingga jelang penutupan November 2022 APBD 2022 Kaltim baru terserap Rp 9,23 triliun. Alias baru terealisasi 61,98 persen dari total APBD 2022 sebesar Rp 14,9 triliun.
Padahal pelaksanaan program Pemprov Kaltim untuk tahun anggaran 2022 hanya sisa satu bulan. Anggaran belanja yang masih tersisa adalah Rp 5,67 triliun.
“Terjadi deviasi negatif 9,02 persen dari rencana realisasi keuangan 71,00 persen,” terangnya.
Menanggapi serapan anggaran 2022 yang belum maksimal, Gubernur Kaltim Isran Noor memerintahkan, seluruh OPD memperkuat perencanaan dengan memaksimalkan pemanfaatan aplikasi pengadaan barang dan jasa yang dimiliki Pemprov Kaltim. “Seluruh kepala OPD agar patuh pada prosedur dalam perencanaan dan penganggaran. Selain itu ikuti tahapan proses dan realisasi agar tercapai dengan baik,” imbaunya. (Mar/fch/klausa)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
