Mahulu, Klausa.co – Rapat Koordinasi TPAKD Mahakam Ulu Tahun 2025 bukan hanya menjadi ajang internal pemerintah daerah, namun juga memperlihatkan komitmen kolaboratif lintas lembaga dalam memperkuat inklusi keuangan. Hadir secara daring maupun langsung dalam pertemuan tersebut, sejumlah pejabat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Keuangan menyatakan dukungannya terhadap program TPAKD Mahulu.
Dalam pertemuan yang digelar di Kantor Bappelitbangda, Kamis (20/3/2025), Asisten I Agustinus Teguh Santoso menekankan bahwa sinergi antar lembaga menjadi kunci membangun ekosistem keuangan yang kuat dan inklusif.
“Ekosistem ini menuntut sinergi yang erat antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna memastikan bahwa produk dan layanan keuangan dapat diakses secara luas oleh masyarakat,” tegas Teguh.
Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan ini antara lain Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Provinsi Kaltim-Kaltara, Misyar Bonowisanto, Perwakilan BI Kaltim Sheila Reswari, serta Kepala KPPN Samarinda, Hariyanto. Pjs Pemimpin Kantor Cabang BPD Kaltimtara Ujoh Bilang, Andry Fitriannur, juga turut serta.
Para peserta rapat sepakat bahwa percepatan akses keuangan harus dibarengi dengan kebijakan yang responsif terhadap kondisi daerah terpencil. Digitalisasi layanan, keberpihakan pada UMKM, serta perlindungan konsumen menjadi titik berat dalam diskusi bersama.
Pemerintah Kabupaten Mahulu juga menyampaikan komitmennya untuk memfasilitasi jalur koordinasi antar lembaga guna memastikan implementasi program TPAKD berjalan lancar dan berdampak langsung ke masyarakat.
“Dengan dukungan penuh dari OJK dan BI, kami optimistis bahwa akses keuangan di Mahulu akan semakin terbuka, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman,” tutup Teguh. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
