Kukar, Klausa.co – Di balik geliat pembangunan desa, tersimpan tantangan yang tak sedikit. Pemerintah Desa Sebulu Modern, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, mesti memutar otak agar agenda pembangunan tetap bergerak, meski dengan dana yang tak seberapa.
Kepala Desa Sebulu Modern, Joemadin, menyebutkan bahwa keterbatasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) membuat pemerintah desa tak bisa leluasa merealisasikan pembangunan fisik secara menyeluruh.
“Porsi penggunaan dana desa sudah diatur dengan ketat. Tidak semuanya bisa kami arahkan ke pembangunan infrastruktur. Ada porsi yang wajib untuk ketahanan pangan, bantuan sosial, hingga operasional pemerintahan,” ujarnya.
Situasi serupa juga berlaku pada ADD. Sekitar 70 persen dana itu dialokasikan untuk honorarium perangkat desa, mulai dari staf kantor desa, anggota BPD, ketua RT, hingga guru agama. Hanya 30 persen sisanya yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan fisik.
Realitas ini memaksa pemerintah desa menyusun strategi bertahap dengan skala prioritas yang ketat.
“Kami tidak bisa sekaligus membangun semua. Tapi bukan berarti berhenti. Kami tetap jalan, meskipun pelan-pelan,” ujar Joemadin.
Langkah taktis pun diambil. Selain menyusun perencanaan yang adaptif, pemerintah desa juga menjalin komunikasi dengan anggota legislatif dan mengajukan proposal ke pemerintah daerah maupun pihak swasta. Tujuannya satu: menambah sumber pendanaan alternatif agar pembangunan bisa lebih cepat direalisasikan.
“Kami berharap ada dukungan dari kabupaten, baik dalam bentuk bantuan keuangan maupun program-program yang bisa langsung menyasar kebutuhan desa,” tambahnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
