Samarinda, Klausa.co – Netralitas, sebuah isu yang terus menjadi sorotan setiap kali pesta demokrasi berlangsung. Tak terkecuali menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 Kalimantan Timur (Kaltim). Di tengah hiruk-pikuk persiapan pesta demokrasi ini, wacana tentang netralitas kembali menyeruak ke permukaan, seolah menjadi pertanyaan yang tak kunjung usai.
Untuk membahas hal ini, Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari beberapa Non-Governmental Organization (NGO), menggelar sebuah diskusi publik bertajuk “Ngobrolin Pilkada: Adakah Netralitas dalam Pilkada Kaltim 2024?”. Acara yang diselenggarakan di Teras Samarinda, Jalan Gajah Mada, Jumat sore (4/10/2024), disambut antusias oleh masyarakat Kota Tepian. Ruang terbuka tersebut, yang biasanya dipenuhi oleh pejalan kaki dan pedagang kaki lima, mendadak berubah menjadi forum diskusi demokrasi.
Tiga narasumber hadir dalam diskusi ini, yakni Abdul Qoyyim Rasyid, anggota KPU Kaltim; Galeh Akbar Tanjung, Komisioner Bawaslu Kaltim; dan Yuda Elmerio, Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Samarinda. Mereka menyajikan perspektif beragam mengenai tantangan netralitas dalam kontestasi politik lokal.
Buyung Marajo dari Pokja 30, salah satu perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, menjelaskan bahwa gagasan untuk mengadakan diskusi terbuka ini lahir dari obrolan antar sesama anggota koalisi.
“Biasanya, obrolan politik semacam ini terbatas pada ruang-ruang tertutup, hanya dihadiri oleh para pendukung masing-masing kandidat. Tapi kali ini, kami ingin membawa diskusi ini ke ruang publik,” kata Buyung.
Menurutnya, keterlibatan publik dalam diskusi politik sangat penting untuk menghindari sikap apolitis.
“Kalau kita ingin agar masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, maka diskusi semacam ini harus lebih inklusif, harus hadir di ruang-ruang yang mudah diakses oleh publik,” tambahnya.
Apa yang disampaikan oleh para narasumber pada diskusi tersebut, lanjut Buyung, akan menjadi bahan evaluasi bagi masyarakat luas, khususnya warga Kota Tepian.
“Biarkan publik yang menilai. Apa yang disampaikan di sini akan menjadi refleksi bagi mereka,” ujarnya.
Buyung juga berharap agar para kandidat dan tim sukses mereka mendengarkan aspirasi ini. Selama ini, visi-misi dan kampanye para calon kepala daerah seringkali hanya menekankan hal-hal yang seharusnya sudah menjadi tanggung jawab negara, seperti kesejahteraan, pendidikan, dan pembangunan. Padahal, tantangan di Kaltim, khususnya di Samarinda, jauh lebih kompleks.
“Masalah seperti sumber daya alam, tambang ilegal, anak-anak yang tenggelam di lubang tambang, hingga akses pendidikan di daerah pelosok, ini yang seharusnya menjadi fokus para kandidat,” tegasnya.
Adapun mengenai lokasi diskusi, Buyung menegaskan bahwa acara serupa mungkin akan digelar di tempat lain, tergantung kebutuhan dan keputusan bersama ke depan.
“Kami tidak ingin diskusi ini hanya berpusat di satu tempat. Masyarakat di berbagai wilayah perlu mendapatkan akses yang sama untuk terlibat dalam obrolan politik yang konstruktif,” pungkasnya. (Wan/Fch/Klausa)
