Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) bersama sejumlah instansi lintas sektor mengukuhkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2025. Kesepakatan itu diwujudkan melalui penandatanganan Berita Acara Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, di Hotel Aston Samarinda, Senin (3/3/2025).
Penandatanganan kesepakatan ini melibatkan berbagai pihak strategis seperti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mahulu, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Kaltim, Pimpinan Perum Bulog Provinsi Kaltim-Kaltara, serta perwakilan Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim.
Dalam sambutannya, Wabup Mahulu menegaskan perlunya sinergi dan kolaborasi dalam mengantisipasi gejolak harga bahan pokok.
“OPD teknis harus meningkatkan pengawasan distribusi barang. Begitu juga dengan kesiapan melaksanakan operasi pasar secara efektif dan tepat sasaran,” tegas Avun.
Menurutnya, kenaikan harga pangan tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi rumah tangga, tetapi juga dapat memicu keresahan sosial apabila tidak diantisipasi sejak dini. Karena itu, Pemkab Mahulu terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan ketersediaan bahan pokok dalam jumlah yang cukup dengan harga yang terjangkau.
Isu lain yang menjadi perhatian dalam rakor adalah kualitas pasokan energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Wabup menekankan perlunya memastikan kelancaran pasokan energi, karena distribusi barang kebutuhan pokok sangat bergantung pada ketersediaan BBM di daerah terpencil seperti Mahulu.
“Selain menjaga harga, pasokan energi juga menjadi bagian penting dalam pengendalian inflasi, khususnya di wilayah-wilayah dengan akses logistik yang menantang seperti Mahulu,” kata Yohanes.
Kegiatan tersebut dihadiri Asisten III Setkab Mahulu Kristina Tening, Deputi Perwakilan Bank Indonesia Bayuadi Hardiyanto, Kepala Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kaltim-Kaltara Mersi Widrayani, Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop UKM Prov. Kaltim Ali Wardhana, serta pejabat dari berbagai OPD dan instansi terkait di lingkungan Pemkab Mahulu hingga tingkat kecamatan. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
