Kukar, Klausa.co – Pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat membuat Kecamatan Tenggarong Seberang harus berpikir ulang soal skala prioritas. Tak hanya berdampak pada program pembangunan, efisiensi juga menyasar operasional harian yang selama ini menjadi penopang layanan publik.
Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, menyebut pemotongan anggaran yang mencapai 15 persen itu memaksa pihaknya merombak rencana kerja.
“Kami harus menyusun ulang program dan menetapkan prioritas, agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” ujarnya.
Dampaknya langsung terasa. Anggaran untuk perjalanan dinas, pengadaan alat tulis kantor (ATK), dan kegiatan koordinasi yang biasanya rutin dilakukan, kini dipangkas habis-habisan. Namun, Tego menegaskan bahwa layanan kepada masyarakat tetap menjadi titik fokus.
“Layanan administrasi dan pembangunan yang sifatnya mendesak tetap kami upayakan jalan. Ini tentang memenuhi kebutuhan dasar warga,” katanya.
Fenomena ini, lanjut Tego, bukan hanya terjadi di wilayahnya. Hampir seluruh kecamatan di Indonesia ikut terdampak skema efisiensi nasional. Hal itu membuat pemerintah tingkat kecamatan harus ekstra kreatif mencari solusi.
Salah satu siasat yang diambil adalah mengoptimalkan sumber daya internal dan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten hingga provinsi.
“Kami berharap ada dukungan lanjutan dari daerah, baik berupa kebijakan maupun intervensi anggaran,” tutur Tego.
Dalam situasi serba terbatas ini, ia juga mengajak semua elemen masyarakat dan perangkat desa untuk ikut ambil peran. Kolaborasi, kata dia, jadi kunci agar program yang masih bisa dijalankan tetap memberikan dampak nyata.
“Kami tidak ingin keterbatasan ini menjadi alasan mandeknya pelayanan atau pembangunan. Kami terus mencari inovasi dan alternatif pembiayaan. Yang penting, warga tetap bisa merasakan manfaat,” tegasnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
