Kutim, Klausa.co – Pilkada serentak 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan sekadar pesta demokrasi biasa. Dengan persaingan ketat antara pasangan calon (paslon) di beberapa wilayah, termasuk Kutai Timur (Kutim), Berau, dan Paser, ketegangan politik bukanlah hal yang tak mungkin terjadi. Namun, langkah antisipatif yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik membawa angin segar: strategi matang untuk meredam gesekan politik telah mulai dijalankan.
Dalam rapat koordinasi virtual, Akmal Malik bersama Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim M Agus Hari Kesuma dan jajaran keamanan seperti KPU, Bawaslu, dan kepolisian, merancang cara untuk menciptakan kampanye yang tertib dan aman. Salah satu kuncinya adalah penjadwalan kampanye yang terstruktur, memastikan pendukung paslon tak saling bersinggungan di jalanan atau di titik kampanye akbar.
Yang menarik dari strategi ini adalah pendekatan pemisahan jarak, langkah taktis yang dirancang dengan penghitungan matang. Di Kutim, misalnya, kampanye besar diprediksi berlangsung pada tanggal yang sama, tetapi di lokasi yang berjarak lebih dari 10 kilometer.
“Dengan jarak yang cukup jauh ini, kami berharap suasana tetap aman dan kondusif,” kata Agus.
Ide ini menggarisbawahi niat untuk menjadikan kampanye sebagai ajang adu visi-misi, bukan sekadar parade kekuatan massa.
Bukan hanya penjadwalan kampanye, Akmal mengajak seluruh unsur, dari aparat keamanan hingga tokoh masyarakat, untuk berperan aktif dalam menjaga situasi tetap kondusif.
“Kondisi yang aman di Kaltim adalah tanggung jawab bersama. Jika semua elemen terlibat, kita bisa mengubah dinamika pilkada menjadi lebih dewasa dan sehat,” tuturnya.
Pemerintah Kaltim juga tak main-main dalam pengawasan selama masa kampanye. Wilayah-wilayah yang dianggap berpotensi tinggi mengalami konflik diawasi lebih ketat, mulai dari lokasi kampanye hingga pengaturan lalu lintas massa. Pendekatan ini menjadi refleksi komitmen pemerintah untuk melindungi iklim demokrasi yang stabil dan damai.
Dalam momen penting ini, Akmal menegaskan bahwa demokrasi yang beradab hanya bisa terwujud jika ketenangan dijaga. Lewat kampanye tertib dan pemisahan lokasi, Kaltim tidak hanya menurunkan risiko gesekan fisik, tetapi juga mengajarkan masyarakat tentang cara mendukung dengan damai. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Kutim)
