Jakarta, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) kini menghadapi tekanan fiskal serius setelah alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat anjlok tajam. Dari sebelumnya berkisar Rp6 hingga Rp7 triliun, tahun ini Kaltim hanya menerima sekitar Rp1,6 triliun.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut penurunan itu bukan sekadar angka di atas kertas.
“Ini penurunan yang cukup besar dan tentu berdampak pada proyek pembangunan daerah,” ujarnya usai menghadiri pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Rudy datang bersama 17 gubernur lain untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan pemangkasan DBH yang dianggap tidak proporsional. Menurutnya, daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim semestinya mendapat porsi lebih besar dalam distribusi pendapatan nasional.
“Peran Kaltim dalam menopang ekonomi nasional sangat besar, terutama dari sektor energi dan tambang. Kalau daerah penghasil terus ditekan, bagaimana kita bisa menjaga stabilitas ekonomi nasional?” tegasnya.
Meski demikian, Rudy mengaku masih optimistis. Ia menyebut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah berkomitmen meninjau ulang data transfer ke daerah.
“Kita doakan bersama, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang bisa segera disinkronkan,” kata Rudy.
Dalam forum yang sama, hampir semua gubernur menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka menilai pemangkasan DBH berpotensi menghambat pembangunan strategis dan memperlambat pertumbuhan ekonomi di daerah.
Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah pusat tetap terbuka terhadap masukan, namun meminta daerah memperbaiki tata kelola anggaran terlebih dahulu.
“Kita tahu banyak daerah yang belum maksimal membelanjakan anggaran sesuai peruntukannya. Jadi sebelum menuntut kenaikan alokasi, benahi dulu belanja daerahnya,” ujarnya.
Purbaya menambahkan, persepsi buruk soal efektivitas belanja daerah selama ini turut memengaruhi keputusan pemangkasan alokasi Transfer ke Daerah (TKD).
“Kalau pemda bisa menunjukkan kinerja yang baik, tentu lebih mudah bagi kami untuk mengusulkan peningkatan anggaran lagi,” pungkasnya. (Din/Fch/Klausa)
