Samarinda, Klausa.co – Di lantai tujuh Ballroom Hotel Mercure, Senin malam (4/11/2024), Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, membuka Rapat Forum Komunikasi dan Koordinasi Camat se-Kabupaten Mahulu. Acara ini tak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga momentum untuk menyelaraskan visi pembangunan antar kecamatan.
Hadir di sana sejumlah pejabat penting, seperti Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Mahulu Agustinus Teguh Santoso, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kaltim Siti Sugiyanti, hingga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Dadang Teguh Nuryulistiwa.
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini, yang dinilai mampu menjadi ruang produktif bagi setiap kecamatan untuk menggali potensi wilayah dan memberikan masukan konstruktif demi pembangunan berkelanjutan.
“Kualitas pelayanan di kecamatan mencerminkan kualitas birokrasi kita. Maka dari itu, saya ingin seluruh aparatur di tingkat kecamatan lebih aktif dalam meningkatkan kapasitas SDM demi pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas,” tegas Bupati dengan nada optimistis.
Tak hanya bicara soal pelayanan, Bupati juga menekankan pentingnya inovasi. Baginya, kecamatan harus menjadi motor penggerak untuk menciptakan layanan publik yang lebih responsif dan produktif.
“Inovasi di tingkat kecamatan sangat penting. Fasilitas pelayanan harus terus diperbaiki agar masyarakat merasa puas dan kebutuhan mereka dapat terpenuhi,” ujarnya.
Lima Arahan Strategis untuk Camat
Dalam arahannya, Bupati Mahulu memberikan lima pesan kunci yang menjadi panduan bagi para camat:
1. Perlindungan Hak Tanah
Meskipun Mahulu belum memiliki Badan Pertanahan Nasional (BPN), para camat diminta untuk memastikan hak atas tanah warga terlindungi dan tercatat dengan baik. Proses administrasi pendaftaran tanah pun harus dilakukan dengan cepat dan memuaskan.
2. Pengawasan Dana Kampung
Penggunaan dana kampung menjadi perhatian serius. Camat diminta melakukan monitoring dan evaluasi untuk memastikan anggaran digunakan sesuai rencana pembangunan. Jika ditemukan penyimpangan, langkah perbaikan harus segera dilakukan.
“Koordinasikan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bila diperlukan,” pesan Bupati.
3. BLT Tepat Sasaran
Bantuan Langsung Tunai (BLT) harus disalurkan kepada warga yang benar-benar membutuhkan sesuai kriteria yang ditetapkan. Akurasi dalam pendataan menjadi kunci agar program ini tepat guna.
4. Evaluasi Kebutuhan Masyarakat
Para camat diimbau untuk turun langsung ke lapangan, mendengarkan aspirasi masyarakat, dan mengidentifikasi kebutuhan riil di wilayahnya. Dengan begitu, program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya.
5. Sinergi dalam Pembangunan
Menjelang target pembangunan yang semakin ambisius, Bupati menekankan pentingnya sinergi di semua lini.
“Kita harus bersatu dalam menjalankan program pemerintah di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi berbasis potensi lokal,” tutupnya. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
