Samarinda, Klausa.co – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, resmi mengukuhkan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Mahulu dalam sebuah seremoni yang digelar di Kantor Pusat Bankaltimtara, Samarinda, pada Kamis, 31 Oktober 2024. Acara ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Mahulu Stephanus Madang, Asisten I Agustinus Teguh Santoso, Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim dan Kaltara Parjiman, serta Direktur Utama Bankaltimtara Muhammad Yamin.
Dalam pidatonya, Bonifasius menyampaikan harapannya agar TPAKD mampu menjadi penggerak utama dalam memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif di Mahulu.
“TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses produk dan layanan keuangan,” ujar Bonifasius.
Ia menegaskan, pengembangan potensi lokal yang berbasis sumber daya daerah harus didukung dengan sistem keuangan yang kokoh dan inklusif.
“Hal ini penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh,” katanya.
Tugas dan Harapan untuk TPAKD
Bupati Mahulu meminta TPAKD menjalankan sejumlah langkah konkret untuk mempercepat inklusi keuangan di wilayah tersebut. Beberapa di antaranya adalah:
1. Monitoring dan Evaluasi
Melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap akses keuangan di Mahulu, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi masyarakat.
2. Perumusan Kebijakan
Menyusun rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperluas jangkauan layanan keuangan formal.
3. Koordinasi Program Akselerasi
Mengkoordinasikan pelaksanaan program percepatan akses keuangan secara terintegrasi dan terarah, memastikan implementasinya berjalan sesuai target.
4. Pertemuan Rutin
Menggelar pertemuan koordinasi minimal empat kali setahun guna mengevaluasi capaian, menyusun strategi baru, dan memperkuat kerja sama lintas sektor.
Bonifasius berharap TPAKD mampu menjadi garda terdepan dalam memastikan ketersediaan produk dan layanan keuangan formal secara berkelanjutan.
“Jika masyarakat memiliki akses yang memadai terhadap layanan keuangan, peluang ekonomi akan tercipta. Dengan itu, produktivitas masyarakat meningkat, menghasilkan produk-produk berkualitas yang pada akhirnya mendorong kesejahteraan secara keseluruhan,” jelasnya.
Ia juga menambahkan, peningkatan kesejahteraan ini diharapkan tercermin dalam kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Mahulu.
“TPAKD harus bekerja keras mewujudkan akses keuangan yang merata, sehingga pembangunan daerah dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tutup Bonifasius. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
