Mahulu, Klausa.co – Aksi mogok mengajar yang sempat dilakukan sejumlah guru di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) akhirnya dihentikan. Dalam audiensi yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu bersama PGRI, para guru dan kepala sekolah sepakat untuk kembali menjalankan proses belajar mengajar mulai Jumat (14/2/2025).
Audiensi yang digelar di Ruang Cafetaria Kantor Bupati Mahulu, Kamis (13/2/2025), menghadirkan Wakil Bupati Mahulu Drs. Yohanes Avun, Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, Kepala Disdikbud Samson Batang, Ketua PGRI Mahulu Margaretha Ulan, serta perwakilan guru dan kepala sekolah SD-SMP se-Kabupaten Mahulu.
Wabup Mahulu mengapresiasi semangat para guru dalam menyampaikan aspirasi namun mengingatkan bahwa aksi mogok bukanlah cara ideal dalam menyelesaikan perbedaan informasi. Ia menekankan pentingnya komunikasi yang sehat dan koordinatif antar pihak.
“Segala keresahan harus disampaikan melalui jalur yang tepat. Jika ada ketidaksesuaian, silakan diskusikan dengan Dinas Pendidikan. Jangan sampai berdampak pada hak belajar siswa,” kata Wabup.
Dalam audiensi, Ketua PGRI Mahulu turut menyampaikan bahwa guru-guru bersedia menghentikan aksi mogok setelah mendapatkan klarifikasi dari pihak pemerintah. Mereka berharap agar aspirasi mengenai kenaikan TPP tetap diperjuangkan sesuai aturan yang berlaku.
Sekda Stephanus Madang menambahkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Menurutnya, proses kenaikan TPP bagi guru telah berlangsung sejak 2022 dan masih dalam proses persetujuan Kemendagri untuk tahun anggaran 2025. Ia juga mengingatkan agar para guru tidak mudah percaya pada dokumen atau informasi yang belum dikonfirmasi oleh instansi resmi.
Sebagai bentuk itikad baik dan menjaga stabilitas pendidikan, seluruh pihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan bersama: aksi mogok dihentikan dan proses mengajar kembali berjalan normal. Pemerintah juga menyampaikan bahwa bila masih ditemukan guru yang tidak melaksanakan kewajiban mengajar, maka akan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Kami tidak ingin ada tindakan yang merugikan murid. Kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas kami. Tapi semua harus melalui mekanisme yang sah dan terukur,” ujar Wabup Yohanes Avun.
Dengan kesepakatan tersebut, Pemkab Mahulu berharap dunia pendidikan kembali stabil dan komunikasi antara pemangku kepentingan semakin diperkuat di masa mendatang. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
