Klausa.co

Aktivitas Pertambangan Disinyalir Penyebab Banjir yang Melanda Jalan Penghubung Kukar dan Kubar

Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur Veridiana Huraq Wang (Apr/Klausa.co)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur Dapil Kutai Barat-Mahulu Veridiana Huraq Wang merasa bahwa aktivitas pertambangan jadi penyebab banjir yang terjadi di Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat.

Meski demikian, ia menyadari bahwa kondisi alam saat ini juga berpengaruh. “Memang curah hujan cukup tinggi, Sungai Mahakam juga meluap. Tetapi sebelumnya tidak ada kejadian yang sangat dahsyat seperti ini,” ucapnya, saat melakukan interupsi dalam Rapat Paripurna ke-35 Masa Sidang III Tahun 2022.

“Disinyalir, penyebab banjir ini juga karena adanya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh tiga perusahaan disana, diantaranya PT. Trubaindo Coal Mining, PT. Firman Ketaun Perkasa dan PT. Teguh Sinar Abadi,” sambungnya, Jumat (9/9/2022).

Baca Juga:  Terancam Krisis Air Bersih, Pemprov akan Bangun IPA di Kota Bontang Tahun Ini

Perusahaan yang dimaksud juga merupakan bagian dari Bayan Group. Oleh karena mengetahui bahwa Bayan Group pernah memberikan CSR-nya untuk Perguruan Tinggi diluar Kaltim. Maka, Veridiana meminta agar perusahaan tersebut bisa memberikan CSR-nya juga untuk kejadian ini.

“Kita tahu Bayan Group ini sangat murah hati CSR-nya dilempar keluar Pulau Kalimantan, tetapi sekarang banjirnya kita yang panen. Mohon sikap tegas dari pemerintah, karena ini satu-satunya jalur yang menghubungkan Kutai Kartanegara, Kutai Barat bahkan Mahakam Ulu,” tegasnya.

Pasalnya lanjut Veridiana, tidak ada jalan lain yang menghubungkan ketiga kabupaten itu. Paling alternatif lain hanya lewat kapal air saja. “Disana benar-benar terendam khususnya daerah Kajuq, mohon pemerintah provinsi, dalam hal ini gubernur bisa mengambil sikap tegas,” pintanya.

Baca Juga:  Samarinda Ulu Inventarisasi Posyandu Aktif untuk Pengadaan Alat Ukur Bayi

Saat ini, pengawasan terhadap aktivitas tambang sudah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi. Maka, dinas terkait seharusnya juga dapat action turun ke lapangan untuk menyikapi persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah tersebut.

“Saya minta perusahaan bisa meringankan beban mereka, segera bantu dan realisasikan CSR-nya untuk kampung-kampung yang terdampak banjir. Mohon juga sikap tegas dari pemerintah provinsi Kaltim,” terangnya.

(APR/ADV/Diskominfo Kaltim)

 

IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co