Samarinda, Klausa.co – Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menanggapi wacana penghapusan insentif guru yang sudah berstatus ASN di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
Menurutnya, penghapusan insentif ini menunjukkan ketidakmampuan atau tidak sanggupnya pemerintah dalam mengcover seluruh guru yang ada di Kota Samarinda. “Kita lihat, APBD kota tidak siap dan mampu,” ucapnya, di DPD PDI Perjuangan, jalan A. Wahab Syahranie, Kota Samarinda.
Pun demikian, ia meminta pemerintah untuk bisa mencari solusi agar insentif itu tidak jadi dihapus dan masih bisa diterima oleh guru di Kota Samarinda. “Tolong dimaksimalkan betul-betul insentif guru. Berlaku untuk semua kabupaten/kota di Kaltim tidak hanya Samarinda saja,” tegasnya, Senin (17/10/2022).
Politikus PDI Perjuangan itu paham jika pemerintah mengambil tindakan itu. Namun, ia benar-benar meminta agar pemerintah bisa memfokuskan dan mengutamakan kesejahteraan guru.
“Tolong dimaksimalkan untuk insentif guru ini, mau darimana, ya terserahlah. Masa buat guru gak bisa, tolonglah insentif guru dikeluarkan khususnya untuk Kota Samarinda,” tuturnya.
Pasalnya lanjut perempuan kelahiran Samarinda ini, guru merupakan sumber daya berkualitas yang akan membentuk dan mewujudkan generasi berkarakter serta berdaya saing.
“Guru adalah sumber daya berkualitas, sumber daya manusia yang berkualitas. Awal terbentuknya kualitas SDM kita itu dari guru. Jadi, ayolah berikan perhatian untuk guru-guru kita ini,” harapnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Samarinda berusaha menyesuaikan insentif guru berdasarkan aturan Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru ASN di Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.
(APR/ADV/DPRD Kaltim)
IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
