Kukar, Klausa.co – Upaya membangun sistem pertanian yang lebih tangguh dan berkelanjutan kembali digencarkan Dinas Pertanian dan Peternakan Kutai Kartanegara (Distanak Kukar). Salah satu strategi yang kini dikedepankan adalah memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), khususnya dalam program optimasi lahan pertanian.
Kepala Distanak Kukar, Muhammad Taufik, menyebutkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat menjadi penentu keberhasilan program-program strategis di sektor pertanian. Fokus utamanya adalah pemanfaatan lahan secara maksimal dengan dukungan teknologi dan pendampingan lapangan.
“Kementan memang baru fokus ke lokasi optimasi lahan dengan luasan 2.392 hektare. Semoga kolaborasi kita nanti dapat hasil yang baik,” ujar Taufik.
Lahan seluas hampir 2.400 hektare tersebut saat ini menjadi perhatian Kementan sebagai bagian dari agenda intensifikasi pertanian nasional. Kawasan itu akan menjadi lokasi penerapan sistem pertanian berbasis efisiensi input, pemanfaatan alat mesin pertanian, dan peningkatan kapasitas petani lewat pendampingan teknis dari penyuluh.
Namun, Taufik menekankan bahwa dukungan dari pusat perlu dibarengi intervensi konkret dari pemerintah daerah. Ia menyebut penyediaan sarana produksi, seperti bibit unggul dan pupuk, harus dipastikan tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani.
“Intervensi dari daerah juga sangat penting, terutama dalam memastikan bibit dan pupuk tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan petani,” tambahnya.
Lewat kolaborasi lintas level pemerintahan ini, Distanak Kukar berharap bisa menciptakan kawasan pertanian yang tak hanya produktif secara angka, tetapi juga adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamisnya pasar komoditas.
Menurut Taufik, efektivitas kolaborasi ini nantinya akan diukur dari bagaimana petani bisa secara langsung merasakan manfaatnya. Baik dalam peningkatan hasil panen, efisiensi biaya produksi, maupun akses terhadap pasar dan teknologi.
“Target kita adalah pertanian yang berkelanjutan. Artinya, produktivitas tinggi harus sejalan dengan ketahanan terhadap krisis dan keberlanjutan lingkungan,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
