Kukar, Klausa.co – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kartanegara (DPMD Kukar) mulai menggeser pendekatan pembangunan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Tak sekadar mengejar target fisik, instansi ini kini menitikberatkan pada keterlibatan aktif desa dalam merumuskan arah pembangunan.
“Usulan dari desa dan rekomendasi camat menjadi dasar kami dalam verifikasi,” kata Kepala DPMD Kukar, Arianto, Jumat (25/4/2025).
“Itu penting agar pembangunan Posyandu benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Alih-alih mengandalkan perencanaan satu arah dari kabupaten, DPMD Kukar justru membuka ruang dialog dengan desa-desa. Melalui survei lapangan dan laporan dari pemerintah desa, kebutuhan riil masyarakat kini dijadikan acuan utama. Arianto menyebut, pola ini membuat perencanaan daerah lebih sinkron dengan kondisi faktual di lapangan.
“Kita memang sudah masukkan program ini ke dalam RPJMD, tapi pelaksanaannya tetap harus fleksibel. Kita tidak mau membangun sesuatu yang akhirnya mubazir karena tidak sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Menurut Arianto, desa-desa yang memiliki jumlah balita dan ibu hamil tinggi, serta kepadatan penduduk besar, secara teknis akan lebih dulu diprioritaskan. Namun, ia menekankan bahwa seluruh proses tetap harus melalui evaluasi teknis dan administratif yang ketat.
“Revitalisasi Posyandu harus berbasis fungsi. Jadi bukan hanya bangunan berdiri, tapi harus betul-betul aktif dan memberi pelayanan nyata,” ujarnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
