Samarinda, Klausa.co – Wacana penutupan Jembatan Mahakam I Samarinda buntut dari insiden berulang tabrakan tongkang kembali mengemuka. Namun, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Akhmed Reza Fachlevi, memberi peringatan agar jangan terburu-buru mengambil langkah tanpa kajian matang.
“Keselamatan memang penting, tapi keputusan penutupan jalur pelayaran harus mempertimbangkan dampak ekonomi yang sangat besar bagi masyarakat,” ujarnya, Selasa (29/4/2025).
Reza yang mewakili Partai Gerindra dan duduk di komisi yang membidangi infrastruktur, transportasi, energi, dan lingkungan hidup ini menekankan bahwa urusan Jembatan Mahakam bukan hanya soal kewenangan daerah. Ia menjelaskan, pengelolaan jembatan ini berada di tangan pemerintah pusat, melalui Kementerian PUPR untuk sisi darat, dan Kementerian Perhubungan untuk sisi perairan.
Sebagai anggota legislatif, Reza menyatakan DPRD Kaltim memang punya fungsi pengawasan dan dapat memberikan rekomendasi. Namun keputusan akhir tetap berada di ranah eksekutif pusat.
Lebih jauh, Reza menguraikan potensi kerugian yang bisa terjadi jika jalur sungai Mahakam benar-benar ditutup. Mulai dari terganggunya distribusi batu bara, berkurangnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), hingga matinya sektor pelayaran rakyat yang menjadi sumber nafkah ribuan warga Samarinda dan sekitarnya.
“Penutupan juga bisa menjadi bumerang dalam konteks global. Dunia bisa menilai kita gagal mengelola salah satu jalur logistik strategis nasional,” tambahnya.
Selain itu, Reza juga menyoroti lemahnya penegakan hukum. Ia menyarankan agar langkah penindakan menjadi fokus utama dibandingkan penutupan jalur pelayaran.
“Kejar pelaku tabrakan kapal. Bila perlu, cabut izin usaha, sita kapal, dan tindak mulai dari nakhoda hingga pemilik perusahaan. Jangan biarkan masyarakat luas jadi korban akibat kelalaian segelintir pihak,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
