Samarinda, Klausa.co – Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Drs. Yohanes Avun menyoroti lemahnya sistem pengarsipan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Mahulu. Ia menilai buruknya pengelolaan data menghambat proses administrasi dan berdampak pada kinerja pemerintahan.
Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan LPPD, LKPJ, dan Ringkasan LPPD di Hotel Aston Samarinda, Jumat (7/3/2025), Wabup menyatakan, seringkali data yang sudah ada sulit ditemukan saat dibutuhkan karena pengarsipan yang tidak tertib.
“Ketika kita membutuhkan data, kita kesulitan mencarikannya. Padahal, di era digital seperti sekarang, kita bisa mengerjakannya setiap hari. Semua kegiatan atau kajian yang dilakukan dapat didokumentasikan dalam format yang terorganisir,” tegasnya.
Wabup meminta setiap OPD untuk melakukan perubahan metode kerja, khususnya dalam hal penginputan data dan penyimpanan laporan. Ia berharap sistem pengelolaan berbasis digital dapat segera diadopsi agar kecepatan dan akurasi data terjaga.
“Bukan tidak ada pekerjaan, ada, tapi tidak dilaporkan dengan baik. Akibatnya, kita semua kehilangan nilai yang seharusnya bisa diperoleh,” tambahnya.
Wabup juga menginstruksikan Kepala OPD untuk memaksimalkan peran bagian penyusunan program di masing-masing instansi. Menurutnya, laporan harus siap lebih awal, bukan mendekati batas waktu pengumpulan.
“Ini adalah hal yang sering terlupakan. Saya harap ini bisa segera diperbaiki demi meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mahulu,” pungkasnya. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)