Samarinda, Klausa.co – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) 2024 DPRD Kalimantan Timur mendapati sejumlah kejanggalan dalam pengerjaan proyek infrastruktur yang dilaksanakan Pemprov Kaltim. Temuan ini didapat setelah inspeksi lapangan yang digelar pada Selasa (22/4/2025).
Dalam kunjungan itu, Pansus mencatat beberapa proyek yang tidak sesuai dengan laporan tertulis, di antaranya pembangunan Jalan Ring Road Bayur menuju Bandara APT Pranoto, rehabilitasi SMK 1 Muara Badak, serta Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Indominco di poros Samarinda–Bontang.
Wakil Ketua Pansus, Baharuddin Demmu, menyoroti proyek Jalan Ring Road senilai Rp40,3 miliar. Meski disebut sebagai pembangunan jalan, fakta di lapangan menunjukkan hanya pematangan lahan sepanjang kurang dari 3 kilometer dengan lebar sekitar 30 meter. Parit dan pembatas pun belum terlihat jelas.
“Mekanisme pengerjaan harus dijelaskan secara rinci oleh OPD terkait. Apa yang sudah dilakukan, dan bagaimana tahapannya, harus transparan,” ujar Baharuddin di sela-sela peninjauan.
Kondisi serupa juga ditemui pada rehabilitasi SMK 1 Muara Badak. Proyek yang menelan anggaran Rp1,4 miliar itu dinilai bermasalah dalam kualitas. Banyak kerusakan ditemukan, mulai dari pengunci pintu yang tidak berfungsi hingga dinding kelas yang terkelupas.
“Pihak sekolah seharusnya menolak serah terima pekerjaan seperti ini. Standarnya jauh dari memadai,” tegas Baharuddin.
Selain itu, Pansus juga menyoroti akses menuju sekolah yang masih melintasi tanah milik warga. Baharuddin mendesak dinas terkait segera menuntaskan persoalan ini agar akses bagi siswa tidak lagi terkendala.
Sorotan lain mengarah ke proyek SPAM Indominco. Dari total pipa yang direncanakan sepanjang 26 kilometer, progres pemasangan baru mencapai 40 persen. Padahal, bangunan utama pengelola air bersih hampir rampung.
“Kalau pipa penghubung ini tidak selesai, reservoir air bersih itu akan sia-sia. Dinas PUPR harus lebih aktif berkoordinasi,” kata Baharuddin.
Tak hanya itu, turap di sekitar proyek SPAM Indominco juga mengalami kerusakan, memunculkan risiko longsor yang mengancam jalan nasional di sekitarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, mengonfirmasi proyek SPAM sempat molor dan mendapat dua kali perpanjangan waktu. Meski begitu, Reza optimistis proyek vital ini akan tuntas pada April 2025.
“Saat ini progresnya sudah 96 persen. Proyek ini krusial untuk memastikan kebutuhan air bersih di Kutai Timur dan Bontang dapat terpenuhi,” jelas Reza.
Ia menambahkan, penyelesaian proyek ini menjadi prioritas utama untuk mencegah krisis air bersih di wilayah tersebut.
Pansus LKPj berencana memanggil OPD terkait dan pihak rekanan untuk dimintai klarifikasi. Hasil evaluasi ini nantinya akan menjadi bagian dari penguatan fungsi pengawasan DPRD Kaltim ke depan. (Din/Fch/Klausa)
