Mahulu, Klausa.co – Wakil Bupati Mahakam Ulu, Drs. Yohanes Avun, menginstruksikan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan bendahara untuk fokus dan bersikap profesional dalam menghadapi Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Arahan tegas ini disampaikan Avun dalam agenda Entry Meeting bersama Tim Pemeriksa BPK Kaltim yang berlangsung di Cafetaria Lantai 1 Kantor Bupati Mahulu, Rabu (12/2/2025).
“Kepada seluruh kepala OPD dan staf yang menangani keuangan, saya tegaskan agar tidak ada yang meninggalkan daerah selama pemeriksaan berlangsung. Ini penting agar proses pemeriksaan berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Avun.
Menurutnya, kesiapan dokumen dan kehadiran personel yang memahami teknis pengelolaan anggaran menjadi kunci utama keberhasilan pemeriksaan. Ia meminta OPD menunjuk staf yang benar-benar memahami substansi laporan keuangan.
“Pemeriksaan ini bukan hal baru, setiap tahun kita lalui. Jadi mohon perhatiannya. Siapkan orang-orang yang paham, yang tahu data dan bisa menjelaskan dengan baik. Jangan sampai ada yang bingung atau tidak hadir saat dibutuhkan,” tegasnya.
Wabup Avun juga menekankan pentingnya membangun budaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia meminta seluruh jajaran tidak menganggap BPK sebagai pihak yang menakutkan, melainkan sebagai mitra dalam membenahi sistem keuangan daerah.
“Jangan takut, anggap BPK sebagai teman yang ingin membantu kita memperbaiki sistem. Tujuan akhirnya adalah agar keuangan daerah kita bisa dikelola dengan lebih baik dan berdampak langsung pada pelayanan publik,” ujarnya.
Selain itu, Avun berharap agar hasil pemeriksaan ini menjadi pijakan dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh.
“Kita ingin hasil audit ini memberi rekomendasi yang bisa langsung kita tindak lanjuti, agar tata kelola kita terus meningkat, baik dari sisi kepatuhan maupun efisiensi,” pungkasnya.
Arahan tersebut mendapat perhatian dari seluruh peserta, termasuk para kepala OPD, bendahara, dan pejabat teknis lain yang hadir. Pemkab Mahulu menargetkan proses pemeriksaan berjalan optimal dan menghasilkan opini yang baik dari BPK atas LKPD tahun 2024. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
