Kutim, Klausa.co – Dalam upaya memperkuat persiapan Pilkada 2024, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) se-Kutim. Dihelat di Hotel Royal Victoria, Sangatta, Rabu (30/10/2024), Rakor kali ini mengusung tema “Konsolidasi Forkopimda dengan Forkopimcam Menjelang Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024.” Tujuan utama dari pertemuan ini adalah mempererat sinergi lintas pihak untuk meredam potensi kerawanan sosial yang mungkin muncul sebelum atau selama pilkada.
Pjs Bupati Kutim, M Agus Hari Kesuma (AHK), memimpin rakor ini yang turut dihadiri Ketua DPRD Kutim Jimmy, Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan, perwakilan Kodim 0909/KTM, Lanal Sangatta, serta para camat, kapolsek, dan danramil se-Kutim. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim sebagai penginisiasi acara ini hadir bersama Badan Intelijen Nasional (BIN), menandakan betapa seriusnya upaya mengawal stabilitas menjelang pesta demokrasi.
AHK menekankan pentingnya peran seluruh komponen daerah untuk menciptakan suasana kondusif.
“Setiap pihak harus meningkatkan perannya, memperkuat silaturahmi dan menyatukan visi demi suksesnya Pilkada Kutim 2024. Potensi kerawanan ada, tetapi kami optimistis, insyaAllah, hal itu dapat diredam,” ucapnya tegas.
Potensi kerawanan yang dipetakan mencakup distribusi logistik, peran penyelenggara, hingga netralitas ASN. AHK menegaskan bahwa netralitas ASN adalah harga mati, begitu pula untuk TNI dan Polri.
“Keterlibatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus berjalan sinergis,” tandasnya.
Senada, Ketua DPRD Jimmy mengingatkan agar meski para legislator mendukung paslon sesuai arahan partai, mereka tetap memegang netralitas sebagai pejabat publik.
“Ini bukan soal mudah di Kutim, tapi kami berkewajiban menjamin pilkada berjalan damai,” ujarnya, merujuk pada posisi strategis Kutim yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Kapolres Kutim AKBP Chandra Hermawan memastikan kesiapan aparat keamanan dengan pengerahan 414 personel, ditambah 100 personel bantuan dari Polda dan 100 lagi dari Brimob dan Samapta. Menghadapi 429.640 warga yang terdaftar sebagai pemilih, dengan 297.994 daftar pemilih tetap, aparat keamanan telah bersiaga. Setiap TPS di kawasan rawan akan diawasi langsung oleh dua personel.
“Kami tekankan pentingnya pengawasan langsung untuk menghindari praktik politik uang dan potensi kecurangan lainnya,” ucap Chandra.
Tak ketinggalan, Lanal Sangatta memastikan kesiapan logistik melalui jalur laut dengan dukungan 7 Pos AL. Distribusi logistik dipantau dengan cermat, terutama di Tanjung Mangkalihat yang memerlukan perjalanan darat hingga 15 jam. Kodim 0909/KTM mencatat bahwa salah satu tantangan dalam demokrasi di Kutim adalah kedewasaan masyarakat dalam berpolitik.
“Edukasi politik yang baik dan benar harus diberikan secara luas agar masyarakat lebih dewasa dalam menggunakan hak pilihnya,” ujar perwakilan Kodim.
Ketua DPRD Jimmy juga menyoroti rendahnya partisipasi pemilih yang harus dibenahi untuk menghasilkan kepemimpinan berkualitas.
“Partisipasi pemilih yang rendah akan mempengaruhi hasil pilkada dan kualitas kepemimpinan di Kutim,” katanya.
Rakor ini menghasilkan beberapa rekomendasi krusial, termasuk penambahan pos keamanan seperti polsek dan koramil di kecamatan yang minim fasilitas. Kapolres juga merekomendasikan rekrutmen polisi dari warga lokal untuk penempatan di daerah terpencil.
“Konsolidasi ini harus dijaga, dan Forkopimcam diharapkan segera berkoordinasi dengan Forkopimda jika ada indikasi kerawanan,” tandas AHK di akhir rapat. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Kutim)
