Samarinda, Klausa.co – Dalam persiapan menyongsong Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur, M Agus Hari Kesuma (AHK), memberikan pesan tegas soal pentingnya kelancaran pelaksanaan pemilihan di seluruh wilayah, terutama di daerah rawan blank spot. Di hadapan aparatur desa yang berkumpul di Hotel Aston Samarinda, Agus menekankan bahwa ketersediaan jaringan komunikasi adalah urat nadi kelancaran pemilu.
AHK menggarisbawahi ancaman blank spot, area tanpa sinyal telekomunikasi, yang dinilai dapat mengganggu proses pemilihan.
“Blank spot bisa jadi kerikil dalam kelancaran Pilkada. Kalau ada yang masih blank spot, segera berbenah di semua kecamatan,” ujarnya.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutim pun menjadi ujung tombak dalam penanganan masalah ini. Instruksi Agus jelas: setiap titik yang rawan gangguan sinyal harus segera diatasi.
Tak hanya soal infrastruktur, Agus juga melempar sorotan pada netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada.
“Netralitas ASN itu harga mati,” ucapnya.
Ia mengingatkan bahwa ASN yang berpihak dalam kontestasi politik hanya akan menuai kerugian pribadi.
“Kalau ASN tidak netral, pasti stres. Pilkada ini harus jadi momentum bahagia, bukan tekanan,” tambahnya.
Agus menyebut, bagi ASN yang melanggar, sanksi tegas menanti: penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian. Pelanggaran ini akan diawasi ketat oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang akan melanjutkan laporan ke Bawaslu Provinsi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) jika diperlukan.
“Kalau netral, ya tenang. Kalau memihak, bisa-bisa dapat sanksi, akhirnya stres sendiri,” tambahnya.
Dengan Pilkada 2024 yang tinggal menghitung hari, tepatnya 27 November 2024, tantangan teknis dan etis seperti blank spot dan netralitas ASN menjadi sorotan penting bagi Kutim, yang menghadapi kompleksitas geografis dan kondisi infrastruktur yang masih terbatas. Pemda Kutim bersama Diskominfo diharapkan segera menyelesaikan persoalan ini, sembari Bawaslu dan jajaran pemerintah daerah aktif menjaga netralitas ASN di lapangan.
Pesan Agus pun sederhana namun penuh makna: seluruh elemen, dari ASN hingga masyarakat, harus menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan profesionalisme tinggi. Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, penyelenggara pemilu, dan masyarakat, harapan besar meliputi Pilkada Kutim 2024, agar berjalan lancar, damai, dan tanpa ketegangan. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Kutim)
