Kutim, Klausa.co – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mulai mempersiapkan berbagai strategi langkah pencegahan untuk memastikan penyelenggaraan kenduri demokrasi yang aman dan damai. Beberapa waktu lalu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, M Agus Hari Kesuma, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dirancang khusus untuk pelatihan mitigasi dan resolusi konflik, diikuti oleh para penyelenggara Pilkada serta pejabat pemerintah daerah setempat. Langkah ini, menurut Agus, menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan ketertiban di tengah dinamika politik yang semakin kompleks.
Dalam sambutannya, Agus menegaskan mendesaknya pemetaan wilayah rawan konflik sebagai dasar mitigasi.
“Daerah dengan catatan sejarah konflik sosial dan rivalitas politik tajam membutuhkan perhatian lebih,” tegas Agus.
Pemetaan ini, lanjutnya, adalah langkah awal untuk mengenali potensi gesekan yang mungkin muncul, sehingga tindakan pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin.
Tidak hanya pemetaan, koordinasi lintas sektor pun disoroti sebagai aspek vital. Agus menekankan pentingnya sinergi antara Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), aparat keamanan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.
“Jika ada tanda-tanda konflik, respons harus cepat dan tegas. Keterlambatan penanganan tidak bisa ditoleransi,” ujar Agus.
Selain itu, peningkatan kapasitas aparat keamanan turut menjadi prioritas. Agus menyebut bahwa pelatihan khusus terkait penanganan massa, komunikasi krisis, dan penggunaan kekuatan proporsional diperlukan untuk menghadapi situasi yang mungkin memanas, terutama di wilayah yang memiliki persaingan politik yang ketat.
Aspek penegakan hukum juga tidak luput dari perhatian. Tindakan provokatif, penyebaran hoaks, dan kekerasan politik harus ditindak tegas untuk mencegah eskalasi. Agus menilai, penegakan hukum yang cepat dan adil menjadi faktor penting dalam menjaga situasi tetap kondusif.
“Keadilan dalam penegakan hukum adalah kunci keberhasilan Pilkada yang aman,” tandasnya.
Optimisme untuk menyelenggarakan Pilkada yang damai semakin terlihat dengan adanya langkah mitigasi yang menyeluruh, mulai dari aspek teknis hingga hukum dan koordinasi lintas sektor.
“Kita ingin memastikan Pilkada berjalan damai, aman, dan membawa kemajuan bagi Kutai Timur,” pungkas Agus.
Di sisi lain, Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, memaparkan bahwa Bimtek yang diselenggarakan kali ini bertujuan mempersiapkan penyelenggara Pilkada dalam menghadapi berbagai potensi konflik. Diikuti oleh 400 peserta dari berbagai elemen, mulai dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kutim, Satpol PP, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga Panwaslu tingkat kecamatan, Bimtek ini memberikan materi yang relevan dengan tantangan di lapangan.
“Materi yang kami sajikan mencakup mitigasi konflik, pemetaan intelijen keamanan, hingga kebijakan tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024,” ungkap Trisno. Para narasumber yang dihadirkan berasal dari berbagai lembaga kredibel, seperti Universitas Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kaltim, Polres Kutim, KPU, serta Bawaslu Kutim.
Upaya komprehensif ini diharapkan dapat mengawal Pilkada 2024 di Kutim agar berjalan sesuai harapan dan terhindar dari konflik yang berpotensi mengganggu jalannya demokrasi. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Kutim)
