Samarinda, Klausa.co – Pemilihan Gubernur Kalimantan Timur (Pilgub Kaltim) tahun ini diwarnai oleh polemik dinasti politik, yang mencuat seiring dengan majunya Rudy Mas’ud dalam kontestasi politik lima tahunan tersebut. Sosok Rudy, yang dikenal memiliki jaringan keluarga dengan pengaruh besar di Kaltim, menjadi pusat perhatian.
Rudy bukanlah orang baru dalam dunia politik Kaltim. Kakaknya, Hasanudin Mas’ud, menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim. Sementara dua saudara lainnya, Rahmad Mas’ud, saat ini menjabat sebagai Wali Kota Balikpapan, dan Abdul Gafur Mas’ud pernah memimpin Penajam Paser Utara (PPU) sebelum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Fenomena dinasti politik ini menuai kritik, termasuk Neni Nurhayati, Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP). Dalam pandangannya, dinasti politik membawa dampak negatif terhadap pembangunan daerah.
“Dinasti politik dapat menyebabkan stagnasi dalam kemajuan daerah. Pengelolaan pemerintahan menjadi tidak profesional,” tegas Neni dalam pernyataannya.
Menurutnya, politik dinasti lebih mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan publik, dan hal ini erat kaitannya dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Neni menjelaskan, dalam dinasti politik, jabatan publik kerap kali diberikan bukan berdasarkan kapasitas atau meritokrasi, melainkan karena hubungan keluarga.
“Dari situ, muncul potensi KKN karena profesionalisme tidak tercipta. Akibatnya, pembangunan menjadi tidak optimal,” paparnya.
Tak hanya itu, Neni juga menyoroti dampaknya terhadap kualitas demokrasi. Ia menilai, dinasti politik melemahkan demokrasi, karena orientasi kekuasaan lebih kepada keuntungan kelompok, bukan pelayanan publik.
“Demokrasi yang sehat sulit tercapai jika dinasti politik terus menguat. Masyarakat harus lebih cerdas dalam menolak praktek ini,” ujarnya.
Menanggapi tudingan dinasti politik, Rudi Mas’ud memberikan pandangannya. Mengutip Ali Bin Abi Thalib, ia mengatakan, “Jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dibicarakan. Kebenaran adalah kebenaran, dari manapun datangnya.”
Rudi berpendapat bahwa dalam memilih pemimpin, masyarakat harus melihat kompetensi, prestasi, dan kapasitas seseorang, bukan semata-mata latar belakang keluarga.
“Dinasti hanya relevan dalam sistem monarki, di mana raja dipilih berdasarkan keturunan. Namun, dalam sistem demokrasi, rakyat yang menentukan pilihannya,” ujarnya.
Menurut Rudi, setiap warga negara memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Ia pun menilai bahwa dinamika seperti ini merupakan pelajaran politik penting bagi masyarakat Kaltim.
“Yang terpenting adalah keseimbangan antara kompetensi dan energi yang dibawa seorang pemimpin,” tegas mantan legislator Senayan ini.
Rudi juga menekankan pentingnya visi-misi dalam pemilihan pemimpin. “Kita harus fokus pada visi dan misi yang ditawarkan, bukan pada klaim atau tudingan yang tak berdasar,” pungkasnya. (Nur/Fch/Klausa)
