Samarinda, Klausa.co – Dalam dinamika pemerintahan yang bergerak cepat, langkah Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, dalam merotasi delapan Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Kaltim, memantik spektrum tanggapan yang beragam. Keputusan ini, yang tertuang dalam surat putusan bernomor 800.1.3.3/7500/BKD/1I, merupakan bagian dari strategi untuk memacu akselerasi pembangunan di Benua Etam.
Namun, tidak semua pihak menyambut baik manuver ini, termasuk Forum Silaturahmi Tokoh Masyarakat Kalimantan Timur (FSTMKT) yang mengambil langkah protes. Pj Gubernur, dengan tegas, menegaskan bahwa rotasi ini adalah upaya penyegaran yang diperlukan untuk mencapai pembangunan daerah yang lebih efektif, sejalan dengan gaya kepemimpinan yang telah teruji selama masa jabatannya sebagai Pj Gubernur Sulawesi Barat.
“Rotasi adalah proses yang lumrah dalam pemerintahan. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang unik, dan saya memilih pendekatan yang cepat,” ujar Akmal Malik.
Menanggapi keberatan dari beberapa pihak, termasuk FSTMKT yang berencana mengirim surat ke Presiden Joko Widodo, Akmal Malik menunjukkan sikap terbuka, menekankan bahwa evaluasi kinerjanya dilakukan secara berkala oleh Kemendagri.
“Mengirim surat ke Presiden atau ke Menteri adalah hak mereka. Saya sendiri dievaluasi setiap tiga bulan, dan saya siap mempertanggungjawabkan tindakan saya,” imbuhnya.
Meskipun kebijakan rotasi ini mendapat tentangan, Akmal Malik menilai bahwa dinamika tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi yang sehat
. “Demokrasi memungkinkan adanya dinamika seperti ini. Rotasi adalah bagian dari proses harmonisasi dalam pemerintahan,” tegasnya.
Dari perspektif akademis, langkah yang diambil oleh Akmal Malik dianggap proporsional dan sesuai dengan aturan manajerial. Warkhatun Najidah, seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul), menekankan pentingnya manuver tersebut untuk mencapai sasaran yang tepat dalam pembangunan Kaltim.
“Manuver ini harus memastikan bahwa setiap aspek pembangunan di Kaltim terencana dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan SDM yang ada,” ujarnya.
Dengan rencana kerja yang matang, stigma negatif terhadap rotasi yang dilakukan Akmal Malik dapat terhapuskan. “Perencanaan sumber daya manusia adalah kunci. Bukan hanya tentang siapa yang terbaik, tetapi juga tentang penilaian kebutuhan yang akurat,” tutup Najidah.
Akmal Malik, dalam menjalankan rotasi delapan Kadis pada Kamis (21/3/2024), menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah tindakan yang impulsif. Proses rotasi didasarkan pada serangkaian evaluasi dan rekomendasi yang telah dilakukan sebelumnya, termasuk uji kompetensi dan pertimbangan teknis dari berbagai lembaga terkait, serta persetujuan dari Mendagri.
Dengan pendekatan yang terukur dan transparan, langkah-langkah yang diambil oleh Pj Gubernur Akmal Malik ini menunjukkan komitmennya terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah. (Mar/Mul/Klausa)
