Samarinda, Klausa.co – Komisi IV DPRD Samarinda mengungkapkan sejumlah masalah serius di sektor pendidikan. Mulai dari bullying, kekerasan anak, pernikahan dini, hingga anak putus sekolah.
Ketua Komisi IV, Sri Puji Astuti, mengatakan masalah ini melibatkan tiga aspek utama. Yaitu siswa, infrastruktur, dan tenaga pengajar. Menurutnya, penyelesaian masalah ini tidak hanya tanggung jawab pemerintah. Orang tua, masyarakat, dunia usaha, dan media massa juga harus berperan aktif.
“Media massa juga harus terlibat mengampanyekan anti-bullying,” ujarnya.
Sri Puji Astuti juga menyoroti kondisi infrastruktur sekolah di Samarinda. Dari 830 satuan pendidikan, sebagian besar adalah swasta. Namun, masih banyak yang perlu diperbaiki. Seperti sanitasi, air, toilet, dan drainase. Selain itu, ia juga mengkritik penetapan sekolah inklusi oleh pemerintah. Pasalnya, Samarinda masih kekurangan guru untuk anak-anak berkebutuhan khusus.
Ia berharap pemerintah tidak hanya memberikan pelatihan khusus untuk guru inklusi. Tetapi juga memberikan insentif tambahan dan kesetaraan pelajaran.
“Dengan berbagai masalah ini, tentu akan mempengaruhi penilaian sebagai kota layak anak. Pemkot harus lebih serius lagi mengatasi masalah ini,” pungkasnya. (Ney/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
