Samarinda, Klausa.co – Stunting atau kondisi balita yang mengalami gangguan pertumbuhan menjadi salah satu masalah nasional yang harus ditangani secara serius. Berbagai pihak, mulai pemerintah pusat hingga kelurahan, dituntut untuk berkolaborasi mencari solusi.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Kesra Kecamatan Sungai Pinang Hendra Pradana saat mengikuti Rembuk Aksi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kecamatan Samarinda Sungai Pinang pada Jumat (19/5/2023).
“Rembuk stunting ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan solusi di masing-masing wilayah. Nanti hasilnya, diajukan ke rembuk stunting tingkat kota,” ujarnya di Kantor Kecamatan Sungai Pinang, Jalan DI Panjaitan, Samarinda.
Menurut Hendra, setiap wilayah memiliki karakteristik dan faktor penyebab stunting yang berbeda-beda. Oleh karena itu, intervensi yang dilakukan juga harus disesuaikan dengan kondisi wilayah tersebut.
“Kami di Kecamatan Sungai Pinang sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani stunting. Namun, kami masih terkendala dengan rendahnya kunjungan Posyandu. Persentasenya di bawah 50 persen. Padahal, Posyandu itu penting untuk mendeteksi dan mengintervensi anak-anak yang stunting,” terangnya.
Untuk mengatasi hal ini, Hendra mengatakan, camat dan lurah di Sungai Pinang telah berupaya menggerakkan masyarakat agar membawa anak balitanya ke Posyandu. Selain itu, dana Probebaya untuk infrastruktur juga dialihkan untuk Posyandu.
“Ini upaya kami agar orang tua dan anak lebih tertarik dan nyaman berkunjung ke Posyandu,” tegasnya.
Rembuk stunting tingkat Kecamatan Sungai Pinang tahun 2023 tidak hanya melibatkan pemerintah kecamatan dan kelurahan, tetapi juga pihak lain yang terkait. Di antaranya adalah dr Haidir dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dan Wa Ode Rosliani dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Samarinda.
Selain itu, hadir pula Ketua PKK dan Tim Pendamping Keluarga yang ada di Kecamatan Sungai Pinang. Mereka bersama-sama membahas masalah dan solusi stunting di wilayah mereka. (Apr/Fch/Adv/Diskominfo Samarinda)
