Balikpapan, Klausa.co – Sejumlah spanduk berisi ucapan terima kasih kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, terkait perjuangan mempertahankan tenaga honorer terbentang di tiap sudut Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (22/02/2023).
Di antaranya ucapan terima kasih dipasang oleh Forum Komunikasi Tenaga Non ASN Kalimantan Timur (FKTNA Kaltim). Tertulis, ‘Atas Nama Tenaga Honorer di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur Mengucapkan, Terima Kasih Kepada Gubernur Kalimantan Timur Dr. Ir. H. Isran Noor, M.Si Dan Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si Atas Dukungan Dan Perjuangannya Untuk Tetap Mempertahankan Kami Para Tenaga Honorer’.
Sebagai informasi, dalam beberapa waktu lalu, Isran Noor mengatakan, tidak ada pemberhentian atau pemecatan terhadap tenaga honorer. Hal itu Ia sampaikan usai menemui Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.
Sebagai ketua APPSI, Isran menyampaikan, sudah sepakat dan tidak ada pemberhentian tenaga honorer di instansi pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.
“Tidak ada pemecatan tenaga honorer. Itu aja,” ungkap Isran saat door stop dengan Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di Kantor Menpan dan RB usai pertemuan sekitar tiga jam, dilansir dari rilis resmi Pemprov Kaltim, Rabu (18/1/2023)
Menurut Isran, APPSI, Apeksi, dan Apkasi akan mencari rumusan terbaik demi penyelesaian persoalan tenaga honorer. Ia menyebut, semua bersepakat tidak akan ada pemberhentian tenaga honorer. Sampai ditemukan rumusan terbaik untuk nasib para tenaga non-ASN.
Namun, belum diungkap secara terbuka solusi sementara yang sudah disepakati dan akan ditindaklanjuti. Yang pasti, opsi pengangkatan seluruh tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) juga tidak memungkinkan, terlebih bagi keuangan negara.
Sebaliknya, pemberhentian tenaga non-ASN secara keseluruhan pun tidak mungkin dilakukan karena berpotensi menimbulkan gejolak dan terhambatnya penyelenggaraan pelayanan publik.
Sementara Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menuturkan, masih mencari alternatif terbaik untuk tenaga-tenaga non-ASN di seluruh Indonesia.
“Masih dirumuskan bagaimana yang terbaik untuk solusi terhadap persoalan tersebut,” sebut Azwar Anas. (Mar/Fch/Klausa)
