Samarinda, Klausa.co — Aksi puluhan mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Samarinda di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Kamis (9/4/2026), memanas. Kepulan asap dari ban yang dibakar membumbung tinggi, sementara pagar kantor gubernur sempat roboh didorong massa yang mencoba merangsek masuk.
Di tengah ketegangan itu, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi dari atas mobil komando. Mereka membawa sepuluh tuntutan yang mencerminkan berbagai persoalan mendasar di Kaltim, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur yang dinilai belum merata.
Ketua Umum PC PMII Samarinda, Taufikudin, menegaskan aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa, melainkan awal dari gerakan yang akan terus berlanjut.
“Ini bukan aksi terakhir. Ini langkah awal. Kami akan terus turun sampai ada tindakan nyata,” tegasnya.
Menurut Taufikudin, Pemerintah Provinsi (Pemprov) dinilai belum maksimal menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor layanan dasar. Ia menyoroti distribusi BBM subsidi yang belum tepat sasaran, keterbatasan listrik dan air bersih, hingga persoalan jalan rusak di sejumlah wilayah.
Tak hanya itu, sektor pertambangan juga menjadi sorotan tajam. PMII mendesak pemerintah bertindak tegas terhadap perusahaan yang belum menjalankan kewajiban reklamasi, serta menghentikan praktik hauling di jalan umum yang meresahkan masyarakat.
“Kami ingin pemerintah tegas. Jangan biarkan perusahaan seenaknya merusak tanpa tanggung jawab,” ujarnya.
Isu lingkungan lainnya seperti illegal logging turut diangkat, bersamaan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan dasar di daerah tertinggal, termasuk akses listrik dan jaringan telekomunikasi.
Di sisi lain, rencana ekspansi perusahaan besar di Mahakam Ulu juga menuai penolakan. PMII menilai langkah tersebut berpotensi memperparah ketimpangan pembangunan dan memperbesar risiko kerusakan lingkungan.
“Kami menolak ekspansi yang tidak berpihak pada masyarakat dan lingkungan,” kata Taufikudin.
Dalam orasinya, ia juga menyinggung ketidakhadiran Gubernur Kaltim di lokasi aksi. PMII menilai hal itu sebagai bentuk kurangnya keterbukaan pemerintah dalam menerima aspirasi publik.
“Kami datang untuk berdialog, bukan konflik. Tapi sangat disayangkan ketika yang hadir hanya perwakilan,” tegasnya lagi.
Selain isu pembangunan, PMII juga menyoroti kesejahteraan tenaga honorer yang dinilai masih jauh dari layak. Mereka meminta pemerintah memberikan kepastian status dan peningkatan kesejahteraan bagi para tenaga honorer.
Meski sempat terjadi dorong-mendorong saat massa mencoba masuk ke area kantor gubernur, aparat kepolisian dan Satpol PP berhasil menjaga situasi tetap terkendali. Pengamanan diperketat untuk mencegah benturan lebih lanjut.
Taufikudin menegaskan, tekanan publik akan terus ditingkatkan jika tidak ada respons konkret dari Pemprov dalam waktu dekat.
“Harapan kami sederhana, duduk bersama dan cari solusi. Kalau tidak ada langkah nyata, kami pastikan akan kembali turun dengan massa yang lebih besar,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
