Samarinda, Klausa.co – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (DPRD Kaltim) memastikan tak ingin anggaran Program Percepatan Implementasi Gaspol Pendidikan (PETA POLPEN) berjalan tanpa kontrol. Legislator menegaskan pengawasan harus diperketat agar setiap rupiah yang digelontorkan pemerintah tersalurkan tepat sasaran.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyebut pengawasan anggaran bukan sekadar prosedur administratif, tetapi kunci keberhasilan program. Ia memastikan pihaknya akan mengawal seluruh proses agar potensi penyimpangan dapat ditekan sejak awal.
“Kami bertekad memastikan setiap dana yang dialokasikan benar-benar dipergunakan sesuai kebutuhan tanpa adanya penyalahgunaan,” kata Darlis, Rabu (3/12/2025).
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi fondasi pengelolaan anggaran pendidikan. Karena itu, pengawasan bakal dilakukan secara berlapis, mulai dari penyusunan anggaran hingga pengecekan langsung kondisi di lapangan.
Darlis juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor antara DPRD dan Pemprov Kaltim. Harmonisasi kebijakan dinilai krusial agar tidak terjadi tumpang tindih program yang justru memperlambat pelaksanaan di lapangan.
Ia menegaskan PETA POLPEN menyimpan peluang besar dalam memperkecil kesenjangan kualitas pendidikan, terutama di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang selama ini terbatas dari segi fasilitas dan sumber daya.
“Potensi tersebut hanya bisa dimaksimalkan jika seluruh tahapan program dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dikelola secara terarah,” ujarnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
