Samarinda, Klausa.co – Pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) membuat DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menaruh perhatian serius pada cara kerja organisasi perangkat daerah. Penyesuaian anggaran dinilai tak boleh menjadi alasan menurunnya kualitas pelayanan maupun lambatnya penyelesaian program prioritas.
Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyampaikan bahwa pihaknya mulai memperketat pengawasan terhadap realisasi anggaran di tiap organisasi perangkat daerah (OPD). Ia menyebut evaluasi dilakukan menyeluruh, termasuk menilai OPD yang dianggap belum mencapai performa yang diharapkan.
“OPD yang bekerja optimal tetap jadi perhatian. Yang kinerjanya kurang memuaskan juga akan kami evaluasi,” kata Salehuddin, Minggu (7/12/2025).
Menurut politisi Golkar ini, hasil evaluasi bukan hanya menjadi catatan, tetapi akan diteruskan sebagai rekomendasi bagi pemerintah provinsi. Rekomendasi tersebut mencakup mekanisme penghargaan bagi OPD berkinerja baik, serta sanksi bagi yang tak menunjukkan peningkatan. Langkah ini dianggap penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih tertib dan produktif.
Salehuddin menegaskan bahwa meski anggaran menyesuaikan, bukan berarti program dihentikan. OPD justru diminta lebih selektif dalam menentukan kegiatan yang benar-benar mendukung visi dan misi pemerintah provinsi.
“Kegiatan yang kurang strategis akan dievaluasi agar anggaran krusial bisa terserap maksimal,” ujarnya.
Ia berharap pendekatan ini bisa memastikan setiap rupiah belanja daerah digunakan secara efektif, sekaligus menjaga agar program prioritas terus memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Kita tetap menindaklanjuti semua kegiatan, tetapi menyesuaikan kondisi keuangan daerah. Fokus tetap pada program yang paling memberi manfaat langsung,” tutupnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
