Samarinda, Klausa.co – Rencana penerapan kurikulum berbasis coding dan kecerdasan buatan (AI) di Kota Samarinda menuai catatan kritis. DPRD menilai kesiapan sekolah belum merata, terutama dari sisi infrastruktur digital yang jadi penopang utama pembelajaran.
Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menyoroti persoalan mendasar yang berpotensi menghambat implementasi kebijakan tersebut. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, dia menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan kapasitas guru.
Menurutnya, kesiapan sarana dan prasarana justru menjadi faktor krusial yang menentukan keberhasilan program di tingkat sekolah. Tanpa dukungan perangkat dan jaringan yang memadai, pembelajaran berbasis digital dikhawatirkan tidak akan berjalan optimal.
“Tidak hanya soal pelatihan guru, tapi juga penyiapan fasilitas. Ini harus berjalan beriringan,” tegasnya, Selasa (5/5/2026).
Dia menilai, jumlah sekolah yang mencapai ratusan di Samarinda menjadi tantangan tersendiri. Tanpa pemetaan kebutuhan yang jelas, penerapan kurikulum digital berisiko menimbulkan kesenjangan antar sekolah.
Sekolah dengan fasilitas lengkap, kata dia, tentu akan lebih siap mengadopsi sistem baru. Sebaliknya, sekolah yang masih terbatas dari sisi infrastruktur berpotensi tertinggal.
Ismail juga menekankan pentingnya ketersediaan perangkat pembelajaran dan jaringan internet yang stabil sebagai fondasi utama. Tanpa itu, efektivitas pembelajaran digital hanya akan menjadi wacana di atas kertas.
Karena itu, ia mendorong Disdikbud segera melakukan evaluasi menyeluruh serta pemetaan kebutuhan tiap sekolah sebelum program dijalankan.
“Ini bukan sekadar konsep. Harus ada langkah konkret dan terukur, karena yang kita hadapi adalah ratusan sekolah dengan kondisi berbeda,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
