Mahulu, Klausa.co – Pemeriksaan Interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Timur, menjadi momentum refleksi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) untuk menyatukan langkah dalam mempertahankan opini atas laporan keuangannya.
Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, dalam Rapat Exit Meeting yang berlangsung Rabu (19/3/2025), menggarisbawahi pentingnya sinergi lintas perangkat daerah untuk memperkuat sistem pengelolaan keuangan. Ia menyampaikan bahwa setiap organisasi perangkat daerah (OPD) harus aktif dan responsif dalam merespons temuan BPK serta menyelesaikan permasalahan administrasi keuangan secara tuntas sebelum opini diberikan.
“Sinergi antara kita inilah yang sangat penting. Kami berharap agar setiap potensi temuan dapat ditindaklanjuti lebih awal. Jangan menunggu laporan akhir baru bergerak. Kita perlu melakukan penyelesaian lebih dini agar kualitas LKPD kita tetap terjaga,” jelas Stephanus.
Ia juga meminta kepada tim BPK agar turut memberikan masukan dan informasi secara terbuka mengenai hal-hal yang masih bisa disempurnakan. Menurutnya, keterbukaan dan komunikasi dua arah antara auditor dan auditee akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mencapai hasil maksimal.
“Kami sangat berharap dukungan dari tim BPK untuk terus memberikan informasi yang kami butuhkan, agar kami bisa langsung melakukan perbaikan sebelum masuk pada tahapan penyerahan LKPD final. Ini juga menjadi bentuk keseriusan kami dalam mempertahankan opini yang telah diperoleh,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Tim BPK RI Perwakilan Kaltim juga hadir secara langsung, antara lain Faisal sebagai Ketua Tim, didampingi anggota Toni Jatmiko, Nur Wasilah, Dhani Anisa Rachmawati, dan Suryati. Mereka turut mendengarkan paparan dari pimpinan daerah dan memberikan catatan umum atas hasil pemeriksaan tahap awal. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
