Samarinda, Klausa.co – Pengembangan sistem teknologi informasi untuk mewujudkan konsep Samarinda sebagai Smart City melalui inovasi dan kreatifitas, mesti didukung dengan akses inter yang meluas di seluruh fasilitas publik. Tentunya peningkatan konektivitas tersebut membutuhkan biaya tak sedikit.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar. Ia menilai bahwa setiap kebijakan yang ada harus memperhatikan kondisi geografis dan lingkungan secara seksama, sembari menyesuaikan dengan kemampuan anggaran.
Maka, lanjutnya, banyak hal yang menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemkot semata. Terutama mendukung program yang dicanangkan untuk peningkatan konektivitas.
“Jadi banyak hal yang menjadi tanggung jawab kita semua. Bukan hanya pemerintah kota. DPRD juga seperti, itu tanggung jawab kita bersama,” ujarnya, Jumat (25/2/2022).
Terkait dengan penganggaran, politisi dari fraksi PDI Perjuangan ini menjelaskan agar dapat memetakan terlebih dahulu struktur ekonomi, serta keunggulan yang dimiliki Samarinda.
Terlebih dengan melihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), seharusnya sudah dapat dilihat dengan jelas berapa persen ekonomi digerakkan oleh APBD maupun swasta.
“Kalau diliat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) kita kan seharuanya sudah ada gambaran, ekonomi kita berapa persen digerakkan swasta dan berapa persen digerakkan APBD,” pungkasnya.
(Tim Redaksi Klausa)
